Labuhanbatu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhan Batu mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Panai Tengah (APMA PATEN) terkait dengan persoalan perizinan pendirian Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. Hijau Pryan Perdana (HPP), Selasa (25/01/22).
Turut hadir Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Labuhan Batu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhan Batu dan Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Labuhan Batu.
Sementara terlihat PT. HPP sendiri tidak menghadiri undangan RDP dari DPRD Kabupaten Labuhan Batu tersebut.
Dalam forum RDP tersebut terungkap bahwa areal kebun sawit PT. HPP melebihi Hak Guna Usaha seluas ±129 Hektar.
Hal itu berdasarkan hasil Flooting dan penginderaan yang dilakukan oleh APMA PATEN melalui satelit BHUMI ATN BPN RI.
“Ini kami bawa peta hasil floting yang kami lakukan pak Ketua, disini menunjukkan ada kebun sawit PT. HPP yang berada diluar arsir kuning, mari sama-sama kita cek kenarannya”, ungkap M. Zainuddin Daulay dalam forum RDP (25/01/21).
Selanjutnya, terkait dengan persoalan perizinan pendirian PMKS, perwakilan Dinas PMPTSP mengatakan bahwa Dinas PMPPTSP sejauh ini telah mengeluarkan dua dari tiga jenis izin yang harus dipenuhi PT. HPP untuk pendirian PKS yakni Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Adapun izin yang belum dikeluarkan ialah izin pengolahan.
Pernyataan dari Dinas PMPPTSP Kabupaten Labuhan Batu tersebut menimbulkan perdebatan panas.
Perwakilan APMA PATEN Surya Dermawan mempertanyakan apakah penerbitan izin lingkungan dan IMB sudah sesuai denga mekanisme yang diatur oleh Undang-undang.
Sebab Dinas PMPPTSP tidak dapat menunjukkan dokumen AMDAL, bahkan terungkap bahwa Dinas PMPPTSP tidak membawa satu lembar dokumen pun dalam forum tersebut.
“Harapannya di pertemuan RDP selanjutnya seluruh Dinas-Dinas yang diundang membawa dokumen lengkap, janganlah seperti sekarang ini, kami melihat dari sini tidak ada satu lembar kertas pun di atas meja Dinas PMPPTSP, sedangkan kami mahasiswa saja membawa dokumen lengkap datang kemari,” Cetus Surya Dermawan dalam RDP yang digelar di ruang rapat Paripurna.
Adapun keputusan yang diambil dalam forum RDP yang berlangsung selama ± 4 jam tersebut ialah akan dilaksanakan RDP ke dua dengan melibatkan seluruh stakehokder terkait.
“Akan ada RDP lanjutan rencananya dijadwalkan pada tanggal 18 Februari 2022 dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai dengan poin-poin yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa” Kata H. Muhammad Arsyad Rangkuti selaku Pimpinan Sidang RDP
Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi I.R Saragih meminta Dinas PMPPTSP tidak menerbitkan izin pengolahan PMKS PT. HPP sampai dengan persoalan ini selesai.
“Ketidakhadiran PT. HPP di forum RDP ini menunjukkan bahwa PT. HPP tidak menghormati lembaga kita, jadi saya minta kita buat surat kepada Dinas PMPPTSP agar izin pengolahan yang belum diterbitkan tadi jangan dulu diterbitkan, ini sebagai hukuman kepada PT. HPP yang tidak hormat terhadap lembaga kita,” ucap Rudi I.R Saragih kepada pimpinan sidang.
Diluar forum RDP Surya Dermawan mengutarakan kekecewaannya terkait ketidakhadiran PT. HPP dalam RDP tersebut. Menurutnya ketidakhadiran pihak PT. HPP di RDP ini karena PT. HPP takut menghadapi mahasiswa Panai Tengah.
“Kami menilai PT. HPP takut ber-adu data dengan kami sehingga mereka tidak menghadiri forum RDP ini,” pungkas Surya.
tadalafil cialis from india Contact angle on hydrophilic and hydrophobic surface.