Medan—Aksi unjuk rasa mahasiswa gabungan Cipayung Plus Sumatera Utara dan Aliansi BEM Nusantara Sumut di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (27/8), berujung ricuh. Seorang mahasiswa mengalami luka di kepala, sementara mahasiswa lainnya ditangkap aparat kepolisian.
Salah satu yang turut diamankan adalah Immawan Rahmat Taufiq Pardede, Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut.
Kericuhan pecah sekitar pukul 15.30 WIB. Awalnya, mahasiswa menyampaikan orasi dengan membawa spanduk bertuliskan kritik dan membakar ban sebagai simbol perlawanan. Namun, saat massa mencoba mendekat ke gerbang utama DPRD Sumut, aparat mendorong mundur barisan aksi. Dorong-dorongan itu berujung benturan fisik.
“Mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi, tetapi malah dipukul dan ditangkap. Ketua Umum kami dibawa paksa,” kata Nazua Riandi, Ketua PK IMM FIKTI UMSU Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik, yang ikut menyaksikan penangkapan.
*Tuntutan Mahasiswa*
Aksi gabungan ini membawa sejumlah tuntutan. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, di antaranya kenaikan harga kebutuhan pokok, tingginya gaji dan tunjangan DPR, serta melemahnya komitmen pemberantasan korupsi.
Menurut Nazua, aksi turun ke jalan merupakan pilihan terakhir mahasiswa untuk menyuarakan keresahan masyarakat.
“Kami ingin DPRD Sumut mendengar suara mahasiswa. Jika mahasiswa dibungkam, maka demokrasi sedang mati suri,” ujarnya.
*Korban Luka dan Penangkapan*
Di tengah kericuhan, seorang mahasiswa terluka di kepala dan dievakuasi oleh rekan-rekannya. Belasan mahasiswa lainnya ditangkap aparat, termasuk Ketua Umum DPD IMM Sumut. Penangkapan ini memicu gelombang protes di barisan massa aksi. Mereka meneriakkan “Lepaskan Ketua Umum IMM!” secara berulang-ulang.
Nazua mengecam tindakan represif tersebut.
“Penangkapan Ketua Umum kami adalah bukti negara semakin alergi terhadap kritik. Luka di kepala kawan kami adalah bukti aparat masih memandang aspirasi sebagai ancaman, bukan suara rakyat yang harus didengar,” katanya.
Nazua menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan surut oleh intimidasi.
“Kami tidak takut dipukul, tidak takut berdarah. Yang lebih menakutkan adalah jika mahasiswa berhenti bersuara. Karena saat mahasiswa diam, maka matilah nurani bangsa ini,” tegasnya.
Respons Aparat
Kepolisian Sumatera Utara membantah tuduhan menggunakan kekerasan berlebihan. “Kami hanya melakukan pengamanan agar tidak terjadi kerusuhan. Jika ada yang ditangkap, itu karena melanggar aturan,” kata seorang perwira yang bertugas di lokasi.
Namun, mahasiswa menyebut aksi berjalan damai sebelum aparat melakukan tindakan represif.
Catatan Hitam Demokrasi
Bentrok di DPRD Sumut ini menambah daftar panjang tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa. Demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi justru kembali dibalas dengan kekerasan.
“Demokrasi tidak boleh mati hanya karena penguasa takut pada kritik. Jalanan adalah ruang kelas kami. Jika ruang dialog ditutup, maka kami akan terus turun ke jalan,” ujar Nazua Riandi menutup pernyataannya.
Aksi gabungan Cipayung Plus dan BEM Nusantara Sumut ini menjadi sinyal konsolidasi kekuatan mahasiswa di Sumut. Namun bentrokan dengan aparat memperlihatkan paradoks demokrasi Indonesia: kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, tetapi praktik di lapangan justru sering diwarnai represi.
