Menu

Mode Gelap
Kasus Pembakaran Rumah Sempurna Pasaribu di Tanah Karo: Polda Sumut Tambah Tersangka Baru Polri Gunakan Teknologi Canggih untuk Seleksi Akpol 2024 Terungkap! Identitas dan Peran 2 Eksekutor dalam Pembakaran Rumah Sempurna Pasaribu Rektor UM Tapsel Kukuhkan 146 Guru Profesional, Kepala LLDIKTI Wilayah I: Jangan Berbisnis Apapun Di Sekolah Kejahatan Siber Merebak: Pembelajaran Preventif Masyarakat Kunjungan Mahasiswa MBS UIN Syahada Sidimpuan ke UMKM: Memahami Proses Bisnis dan Pemasaran Digital

Warta

Mantan KPK, Dr. M Busyro Muqoddas Memberikan Klarifikasi

badge-check


					Mantan KPK, Dr. M Busyro Muqoddas Memberikan Klarifikasi Perbesar

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. M Busyro Muqoddas, M.Hum memberikan klarifikasi terkait posisinya sebagai pengacara Ketua KMP SEA Games XIX-1997.

Menurutnya, perkara yang menimpa kliennya bukan perkara dugaan korupsi melainkan kasus administrasi.

“Ini bukan kasus korupsi, tetapi klien kami dicegah passportnya oleh Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI,” tegas Busyro di Jakarta, Minggu (27/9).

Saat ini jelasnya, perkara yang menimpa Bambang Trihatmodjo ini tengah ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Asal muasalnya adalah, terjadi salah paham mengenai pembiayaan Sea Games pada tahun 1997 lalu.

“Missed understanding pembiayaan Sea Games XIX lalu,” tuturnya.

Dalam Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang advokat, antara lain menyebutkan dilarang membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, budaya dan latar belakang sosialnya.

Ini artinya, seorang advokat harus adil terhadap semua kliennya tanpa pandang bulu.

“Saya sebagai advokat sejak tahun 1979, terikat dan menjunjung tinggi kode etik antara lain tentang Justice for All dan prinsip kesetaraan didepan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho menilai keputusan Menkeu No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Bambang Trihatmodjo dibuat tanpa memiliki dasar hukum yang kuat.

“Pak Bambang Trihatmodjo tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pribadi dalam posisinya sebagai Ketua Konsorsium SEA Games 1997. Yang dimintai pertanggungjawab itu PT Tata Insani Mukti.

“Kalau ada masalah antara Setneg dan Konsorsium, dimana Pak Bambang sebagai Ketua Konsorsium maka PT TIM yang dimintai tanggungjawab,” terangnya.

Selanjutnya, kuasa hukum lainnya, Prisma Wardhana menambahkan, “perkara ini harus dilihat secara komprehensif, proporsional, adil dan bijaksana dari sisi yurudis, sosial dan filosofis terkait kepentingan pelaksanaan Sea Games XIX 1997 di Jakarta.

“Dan apa yang telah dilakukan Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP Sea Games), Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang bermartabat, semoga bangsa ini selalu bisa berprasangka baik dalam memandang dan menyikapi perkara ini dengan nurani dan budi pekerti yang luhur tanpa bertendensi tidak kondusif pada suatu kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” terangnyw.

Sebelumnya Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo berpendapat Busyro yang juga Ketua PP Muhammadiyah, secara pribadi pasti memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan sebagai kuasa hukum Bambang Trihatmodjo.

Trisno mengaku paham dengan sepak terjang dan pilihan Busyro dalam menangani suatu kasus.

Sebab, sejak tahun 1993, dirinya telah mengikuti aktivitas Busyro sebagai advokat.

“Beliau (Busyro) akan mengambil sikap sama, dan menurut saya bila ada yang tidak sesuai dengan pandangan pembelaannya, maka saya meyakini beliau akan mundur dari tim,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Print Friendly, PDF & Email

Baca Lainnya

Kedatangan Bupati Tapsel dan Thariq Disambut Anak-anak Sekolah Minggu

11 Juli 2024 - 19:46 WIB

Zikir Akbar Wilayah: PPITTNI Padangsidimpuan Siap Berangkat untuk Mendoakan Indonesia Emas

18 Juni 2024 - 12:38 WIB

Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan, DWP STAIN Madina Salurkan Paket Sembako

29 Maret 2024 - 01:46 WIB

Partuha Maujana Simalungun: Tidak Ada Tanah Adat di Wilayah Kabupaten Simalungun

28 Maret 2024 - 12:56 WIB

Menjadi Teladan, Tabuyung Desa Mandiri yang Berhasil Lawan Stunting

28 November 2023 - 12:36 WIB

Trending di Daerah