Menu

Mode Gelap
Kasus Pembakaran Rumah Sempurna Pasaribu di Tanah Karo: Polda Sumut Tambah Tersangka Baru Polri Gunakan Teknologi Canggih untuk Seleksi Akpol 2024 Terungkap! Identitas dan Peran 2 Eksekutor dalam Pembakaran Rumah Sempurna Pasaribu Rektor UM Tapsel Kukuhkan 146 Guru Profesional, Kepala LLDIKTI Wilayah I: Jangan Berbisnis Apapun Di Sekolah Kejahatan Siber Merebak: Pembelajaran Preventif Masyarakat Kunjungan Mahasiswa MBS UIN Syahada Sidimpuan ke UMKM: Memahami Proses Bisnis dan Pemasaran Digital

Warta

Masyarakat Desa Batahan I Menuntut Agar Kepala BPN Madina Di Copot

badge-check


					Pembuktian adanya program Pemerintah Pusat dengan nama TRANS SWAKARSA MANDIRI ( TSM) 1997/1998 Perbesar

Pembuktian adanya program Pemerintah Pusat dengan nama TRANS SWAKARSA MANDIRI ( TSM) 1997/1998

JAKARTA | Sudarmaji warga desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir H Jokowidodo agar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) diberhentikan dari jabatannya alies dicopot.

Kepala BPN Madina di duga telah berkolaborasi dengan perusahaan yg tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, ini dapat dibuktikan dari balasan surat nya kepada pemerintah desa Batahan I beberapa waktu lalu yang awalnya mengabaikan surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 590/2692/Tupim/2020 tertanggal 21 September 2020 yang berhubungan dengan surat Transmigrasi tanggal 14 April 2010 keduanya berkaitan permohonan penerbitan Sertifikat Trans Swakarsa Mandiri ( TSM ) Bukit Langit desa Batahan I program pemerintah pusat tahun 1997/

1998.

Dimana pemerintah desa Batahan I meminta penerbitan sertifikat TSM (Trans Swakarsa Mandiri) sesuai dengan rekomendasi Bupati seperti dijelaskan diatas tahun 2020 pada pokok surat meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Madina untuk menerbitkan sertifikat TSM sebanyak 363 Kepala Keluarga tersebut.

Tapi malah pada jawaban kepala BPN Madima sangat bertolak belakang dengan bukti dan fakta.

Kepala BPN Madian Anita Noveria Lismawati, S.H, M.H mengatakan pada suratnya lahan tersebut harus clear and clean sesuai suratnya yang ditujukan kepada Kepala desa Batahan I Nomor : 170 / 600-12-13/III/2020 tertanggl 26 Maret 2020.

Sudarmaji menambahkan katanya : Apakah seorang Kepala BPN tidak mengerti apa yg di maksud dengan clear and clean….?

Sementara hadirnya TSM jauh lebih dulu dari pada perusahaan yang tidak memiliki HGU tersebut yang menyerobot lahan Kami masyarakat desa Batahan I.

Karena itu saya menginginkan agar kepala BPN Madina segera di copot dari jabatannya karna tidak propersional dalam mengemban amanah jabatannya yg tidak pro rakyat.

Sementara amanah yg di pegangnya sebagai kepala BPN Madina itu untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan perusahaan yg tidak memiliki HGU.

Demikian disampaikan Sudarmaji warga Batahan I pecahan Kepala Keluarga (KK) yang merupakan peserta inti diprogram pemerintah tersebut yang sampai hari ini belum terbit sertifikatnya.

Hal ini disampaikannya pada wartawan disela-sela kunjungannya ke Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI) Selasa , 08/02/2022

Reporter : A Lubis

Print Friendly, PDF & Email

Baca Lainnya

Kedatangan Bupati Tapsel dan Thariq Disambut Anak-anak Sekolah Minggu

11 Juli 2024 - 19:46 WIB

Zikir Akbar Wilayah: PPITTNI Padangsidimpuan Siap Berangkat untuk Mendoakan Indonesia Emas

18 Juni 2024 - 12:38 WIB

Berbagi Berkah di Bulan Ramadhan, DWP STAIN Madina Salurkan Paket Sembako

29 Maret 2024 - 01:46 WIB

Partuha Maujana Simalungun: Tidak Ada Tanah Adat di Wilayah Kabupaten Simalungun

28 Maret 2024 - 12:56 WIB

Menjadi Teladan, Tabuyung Desa Mandiri yang Berhasil Lawan Stunting

28 November 2023 - 12:36 WIB

Trending di Daerah