PANTAI BARAT|
Berdasarkan hasil pantauan awak media dilapangan terkait masalah penyaluran Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) saat ini diduga sangat jauh dari yang diharapkan pihak pemerintah pusat atau dengan kata lain tidak tepat sasaran.
Dan bahkan sudah jau melenceng dari Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan ( Juklak) yang ada dengan bermodus kan barang titipan yang mau tidak mau harus di ambil dan harus dibayar.
Hal ini kami sampaikan sesuai hasil pantauan dan beberapa laporan yang kami terima ahir – ahir ini dari berbagai sumber yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwasanya terkait penyaluran Dana BOS tersebut kurang efektif.
Terkait kurang baiknya penggunaanya di Mandailing Natal. terkhususnya di wilayah pantai barat, buruknya infrastruktur, terbatasnya sarana dan prasarana dan rendahnya tingkat kesejahteraan guru di tengah penyaluran bantuan operasional sekolah ( BOS ) yang rutin di setiap tahunnya apalagi dimasa Covid-19 ini.
Namun berdasarkan cek dan ricek kami ke lapangan ternyata kesemrawutan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga sekolah pada akhirnya hanya diibaratkan sapi perahan saja oleh oknum-oknum tertentu.
Berdasarkan bincang-bincang kami dengan beberapa kepala sekolah yang namanya tidak mau disebutkan bahwa banyak modus untuk memanfaatkan dana BOS sekolah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Salah satunya adalah dengan adanya orderan barang – barang tertentu yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan, Titipanlah dan berbagai macam lainnya, apakah itu berbentuk Website Sekolah atau berbentuk buku perpustakaan dan sepertinya ke depan akan ada lagi Aplikasi Rapor yang dibandrol dengan harga yang cukup fantastis mirisnya sekolah tidak membutuhkan itu.
Tapi mau tidak mau wajib di order. selain itu di duga Korwil juga bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi mulai dari dana BOS, dan transportasi pengurusan SP2D , pembelian lambang kepala Negara dan bendera PGRI sampai kepada baliho-baliho yang harganya tidak sesuai dengan standar harga yang berlaku. bayangkan kalau baliho berukuran 1 x 2 meter saja dibanderol dengan harga RP. 350.000 ( Harga resmi 35.000 / Meter) dengan jumlah 4 atau 5 buah tiap pencairan dana BOS nya.
Maka sangat wajar bila kepala sekolah kebingungan membuat pengelolaan keuangan di sekolah, bagaimana mungkin dapat mengganti mobiler sekolah, bagaimana mungkin dapat merehab sekolah, bagaimana mungkin dapat mensejahterakan guru-guru, kalau dengan persentase tertentu dana BOS yang diterima sekolah sudah harus disetorkan kepada pihak-pihak yang memanfaatkan kehadiran dana BOS tersebut.
Mudah-mudahan ini menjadi perhatian ke depannya sehingga sekolah lebih merdeka mengelola dana BOS nya dan pemanfaatan dana BOS ini betul-betul untuk operasional sekolah bukan untuk keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
Dalam hal ini Sekretaris FJA ( Forum Jurnalis dan Aktifis Se – Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal ) M Sudirmin Nasution, S.H, M.H. Sangat menyayangkan kejadian ini, sekretatis FJA juga meminta kepada para penegak hukum yang ada agar memeriksa dan mendalami keadaan ini sehingga pihak Kepala sekolah bisa lebih bernapas dalam mengelola Dana BOS tersebut dan jangan cuma dijadikan sebagai sapi perah oleh oknum -oknum yang tidak bertanggung jawab dan cuma memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan tepat sasaran atau tidaknya.
Reporter : A Lubis, S.H
Editor : FA
