Pada forum East Asia Summit IX, di Nay Pyi Tau, Myanmar (13 November 2014), Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyerukan kepada seluruh masyarakat internasional tentang visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi tersebut sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang mana luas lautan Indonesia lebih besar dari pada luas daratan. Sebagai negara kepulauan, eksplorasi terhadap sektor maritim sebagai penambah devisa bagi negara serta pendapatan masyarakat, masih sangat rendah.
Oleh karena itu, ke depan sektor maritim sangat diharapkan menjadi tumpuan bagi masa depan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai sebuah program besar, pemerintah perlu dukungan dari semua elemen masyarakat, terutama para mitra yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, perlu ada kesamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan konsepsi besar Poros Maritim Dunia tersebut. Dalam hal ini, tugas utama pemerintah adalah memberikan penjelasan yang detail tentang visi tersebut, sebab tidak semua masyarakat memahaminya dengan baik.
Program-program yang dilaksanakan dapat didukung oleh segenap lapisan masyarakat manakala mereka memahami dengan benar menyangkut konsepsi besarnya, tujuan, dan implementasinya, sasaran, dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pemahaman semua pihak terkait visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menjadi penting untuk menghindari berbagai macam gangguan di lapangan, baik menyangkut pemahaman tentang konsep dan kebijakan serta program-program terkait dengan Poros Maritim Dunia tersebut, maupun dalam tataran gangguan teknis dan administrasi lainnya. Pada titik inilah, media massa diperlukan untuk proses penyebaran berbagai pesan dan wacana menyangkut realisasi visi Poros Maritim Dunia tersebut.
Lima Pilar Poros Maritim Dunia sejatinya mencakup berbagai macam sektor kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, secara konseptual, Poros Maritim Dunia, dalam perspektif pemahaman masyarakat hanya dipahami dalam konteks kelautan, sebagaimana bidang kerja dari KKP. Padahal, sektor lain sebagaimana yang terinci dalam Lima Pilar Poros Maritim Dunia juga banyak, namun seperti tidak dipahami oleh masyarakat.
Hal ini terjadi dapat diasumsikan karena dua alasan, pertama kegagalan pemerintah dalam merumuskan pesan tersebut sehingga tidak dipahami secara baik oleh masyarakat. Kedua, visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia kurang mendapatkan perhatian dalam konteks agenda pemberitaan media massa. Tentu saja, problem kedua ini juga dapat dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu pemerintah gagal merumuskan konsepsi tentang program tersebut sehingga tidak memiliki nilai berita (news value) bagi media massa. Secara umum pemberitaan media online nasional tentang visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia berada dalam yang positif.
Oleh: Ahmad Afandi