Padang Sidempuan-Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution, SH, MM, menghadiri acara Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deliserdang, Selasa (29/11/2022).
Saat menghadiri Hakordia 2022, Walikota Irsan Efendi Nasution, SH, MM, didampingi Asisten Administrasi Umum Hamdan Sukri Siregar, Inspektur Daerah Rahmat Marzuki Nasution, Kaban Bapelitbangda Drs. M Jusar Nasution, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Nurcahyo B Susetyo, Kabag Perekonomian Daulat.
Sementara itu, kegiatan Road to Hakordia 2022 yang berlangsung cukup semarak, dibuka dengan pemukulan gondang sembilan oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Alexander Marwata beserta Kepala Daerah yang hadir.
Di acara tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga meluncurkan Whistleblowing System. Program ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk pengaduan atau pelaporan tindak pidana korupsi di Pemprov Sumut. aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan KPK RI.
Dikesempatan itu, Gubsu Edy Rahmayadi menandatangani komitmen anti korupsi bersama enam Kepala Daerah yang termasuk ke dalam wilayah I Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu.
Komitmen tersebut berisikan antara lain, memimpin perubahan dan memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya kepada seluruh masyarakat dalam terang integritas dan tanpa suap, gratifikasi yang dianggap suap, pemerasan dan pungutan liar.
Kemudian, mendukung sepenuhnya peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan tersedianya saluran dan mekanisme pengaduan masyarakat termasuk saluran pengaduan secara anonim, memimpin upaya pencegahan korupsi di masing-masing provinsi yang dipimpinan dan termonitor melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP), termasuk menolak dan mencegah korupsi di titik rawan korupsi.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi pun meminta KPK RI untuk terus mengawasi Pemprov Sumut, sehingga kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut terus baik, serta kesejahteraan pun akan terwujud.
”Untuk itu bapak sering sering datang kemari, jadi bapak hadir di sini, arahkan kami secara objektif dan kami akan berbuat yang terbaik agar dapat mensejahterakan rakyat kita,” kata Edy kepada Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata
Edy menambahkan, dalam pengawasannya, KPK telah membuat beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar penyelenggara pemerintahan yakni, yang berurusan dengan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, gratifikasi, suap menyuap, serta penggelembungan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban untuk kepentingan pribadi.
”Saya merasa bangga lantaran dipilihnya Sumut sebagai tuan tumah Road to Hakordia Wilayah I. Kita memperingati Hakordia ini sebagai pengingat kita, semoga ini bukan hanya seremonial saja,” ujar Gubsu.
Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan survei penilaian integritas yang diadakan KPK RI pada kementerian, lembaga, instansi dan daerah memperoleh capaian rata-rata nasional sebesar 72%. Menurutnya hal ini cukup baik mengingat target nasional yang ditargetkan 70%.
”Penurunan tingkat korupsi tergantung pada komitmen kepala daerahnya. Oleh sebab itu, komitmen Kepala Daerah terus kami bangun,” kata Alex.
Usai penandatanganan komitmen bersama antikorupsi, para tamu disuguhi dengan tarian yang mewakili tujuh Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu.
Terpisah, Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution SH, MM yang turut hadir menyatakan sikap bahwa Pemko Padang Sidempuan untuk mendukung pemberantasan korupsi.
”Kota Padang Sidempuan dalam dua tahun terakhir memperoleh LKPD dari BPK-RI Perwakilan Sumut dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kita terus berupaya mempertahankan capaian tersebut,” ucapnya.
