Jawa Tengah-Sekolah Demokrasi Politik (SDP) yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2021-2023 pada tanggal 18-22 Januari 2022 dengan Tema“Manifestasi Gerakan Milenial Menuju Demokrasi yang Bermartabat” bertempat di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melalui virtual, dihadiri Ketua Umum PB HMI Raihan Aryatama, Polda Jawa Tengah, koordinator Presidium MW KAHMI, Kaban Kesbangpol, Kejati Jateng, Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Jawa Tengah, beserta Ketua Umum Cipayung dan Ketua BEM se-Kota Semarang.
Peserta sekolah ini diwakili oleh HMI Cabang se- Indonesia juga kelompok Cipayung.
Sekolah Demokrasi Politik tentu memiliki harapan tujuan untuk membangun Demokrasi dan Politik di Indonesia yang Bermartabat oleh Milenial.
Lebih lanjut, Ada beberapa Materi yang di turunkan seperti kepemiluan dan kepartaian. di bawakan langsung oleh Komisioner KPU RI kemudian bawaslu RI, DPR RI, Wakil Walikota semarang, Bupati Batang, DPRD dan beberapa tokoh partai politik lainnya . ‘Ungkap Arya’
Hasil diskusi panjang dari narasumber yang didapatkan dari beberapa polemik yang terjadi baik secara internal maupun eksternal di bangsa indonesia saat ini.
Kemudian menghasilkan beberapa hasil rekomendasi tuntutan penting bagi pemerintahan Indonesia yaitu ada lima tuntutan dari Arya Satrya Graha alumni Sekolah Demokrasi Politik angkatan pertama PB HMI kepada yang Terhormat Presiden RI, Mahkamah Konstitusi, Kemendagri, KPU RI, dan Bawaslu RI agar menuntaskan problematika yang ada di Indonesia yakni :
1. Meminta kepada Presiden jokowi untuk menuntaskan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.
2. Meminta kepada MK (Mahkamah Konstitusi) aturan yang tertuang dalam pasal 222 UU Pemilu itu dihapus atau di ubah menjadi 0 persen.
3. Meminta kepada kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk tidak melibatkan ASN dalam PLT di semua kabupaten, kota hingga provinsi yang ada di Indonesia.
4. Meminta kepada KPU RI memaksimalkan kinerja KPU provinsi dan daerah untuk pemilu serentak tahun 2024 tanpa ada unsur nepotisme dan jual beli suara.
5. Meminta kepada BAWASLU RI memaksimalkan kinerja Bawaslu provinsi dan daerah untuk mengawal pemilu serentak 2024 tanpa ada unsur lain dalam hal terjadinya kecurangan.
Arya Satrya Graha yang merupakan alumni SDP (Sekolah Demokrasi Politik) angkatan pertama selaku Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Padangsidimpuan, meminta kepada Presiden Jokowi serta stakeholder lainnya seperti kepolisian, dan institusi yang memiliki tanggung jawab, harus mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan problem yang ada di indonesia. lewat pers realisnya, Kamis, 27 Januari 2022.
Berikutnya, Arya juga mengajak kepada seluruh Mahasiswa, Pemuda serta Masyarakat seluruh Indonesia terkhusus Kota Padangsidimpuan dan Daerah Tapanuli Bagian Selatan agar terlibat aktif dalam mengkawal pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang agar sesuai regulasi, demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat. Tutup Arya kepada Zona.
Reporter : MI
Editor : FA
