Tetapi yang terjadi hari ini, seolah hal tersebut bukan urusan pemerintah. Sehingga rakyat yang harus menanggung dan menjadi korban. Padahal dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, infrastruktur seperti jalan merupakan sarana yang dibutuhkan.
Posisi Negara hanya menjadi fasilitator dan regulator saja, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Negara menggandeng swasta dalam membangun infrastruktur sebagai ladang bisnis.
Semua tergantung pada kepentingan dan hitungan-hitungan bisnis pihak swasta dan sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat.
Proritas pengadaan jalanan melihat potensi suatu wilayah apakah mampu menyumbang keuntungan ekonomi ataukah tidak.
Maka wajar, jalan yg selalu jadi perhatian adalah jalan yang berada di perkotaan ketimbang desa atau wilayah pelosok. Sehingga banyak jalan rusak yang terabaikan namun tidak kunjung diperbaiki. Sekalipun itu akses menuju sekolah.
Betapa sengsaranya anak bangsa yang hidup miskin perhatian pemerintah. Inilah konsekuensi penerapan sistem kapitalisme sekuler dalam kehidupan bernegara.
Penguasa tak bertanggung jawab penuh dalam mengurus rakyatnya. ketika pembangunan bukan didasarkan pada asas tanggung jawab sebagai pemelihara urusan umat, tapi pada keuntungan semata.
Pandangan Agama Islam
Kondisi hari ini jauh berbeda dengan sistem Islam. Islam sangat memprioritaskan pengurusan terhadap ummat. Karena berasal dari kesadaran bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Swt.
Maka segala sesuatu harus disandarkan kepada syariat-Nya.
Dalam Islam, infrastruktur adalah fasilitas umum yang dibutuhkan semua orang yang wajib disediakan oleh Negara, sperti air, listrik dan termasuk jalan. Baitul Mal akan mendanai infrastruktur ini.
Baitul Mal bersumber dari fai, kharaj, dan pengelolaan harta kepemilikan umum seperti sumber daya alam yang akan dikelola oleh Negara. Dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat.
